Korupsi di Lahat Mustahil Bisa Dicegah

Editorial,beritalahat.com-Baru-baru ini, Wabup Lahat Haryanto menghadiri Acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor yang dihadiri oleh Pimpinan KPK, Menteri, Kepala Daerah, Kapolri, Ketua Asosiasi, Ketua Kadin, Dirjen beberapa Kementerian, Pimpinan Lembaga dan BUMN, Dari Kabupaten Lahat, hadir mendampingi Wakil Bupati Lahat, Inspektur Lahat, Sekretaris Badan Keuangan daerah, Kepala bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Lahat dan staf OPD terkait, Rabu (26/8).

Sangat menarik, AKSI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI, Pemerintah Pusat mengajak semua perangkat Negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, namun saya pesimis, pencegahan korupsi ini dapat berhasil jika tidak diiringi dengan kemauan seorang kepala daerah khususnya Lahat untuk serius mencegah dan memberantas korupsi.   

Saya ambil contoh apa yang terjadi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Lahat, saat kami mencoba menanyakan nama sekolah penerima barang pengadaan, mereka begitu keras menyimpan informasi. Hanya ditanya sekolah mana saja yang bakal mendapat bantuan barang pengadaan, mereka tidak mau menjawab dan menyuruh agar kami kesana kemari untuk mendapatkan nama sekolah itu.

Begitu takutnya mereka, jika informasi data nama sekolah penerima barang pengadaan terbuka keruang publik, sampai sampai salah satu oknum ASN Dinas Pendidikan Lahat mengatakan bahwa  kalau mau data nama sekolah, kamu tu sudah pengen tau isi jeroan perut kami.

Jika informasi nama sekolah penerima barang pengadaan tersebut dipublikasikan, tentunya setiap elemen masyarakat dapat melakukan Kontrol, dengan melakukan cek ke sekolah sekolah penerima, tentunya disana akan terlihat apakah memang barang itu layak dibeli dengan harga yang telah ditentukan.

Banyak lagi anggaran fantastis yang direncanakan akan digunakan oleh instansi pemerintah Lahat, salah satu contohnya adalah perencanaan anggaran di Inspektorat Lahat dengan item kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala yang dianggarkan sebesar Rp. 1.534.300.000. Dapatkah inspektorat Lahat menjelaskan pengawasan internal yang bagaimana? Dan untuk apa saja anggaran tersebut dapat digunakan? Dapatkah Inspektorat Lahat membuat masyarakat paham bahwa anggaran tersebut memang wajar digunakan? Berapa persentase anggaran yang sudah digunakan?

Atau anggaran pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang direncanakan sebesar Rp. 1.256.450.000 dapatkah Inpektorat Lahat menjelaskan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang bagaimana sehingga wajar menggunakan anggaran sebesar itu? Berapa persentase anggaran yang sudah digunakan?Dan saya yakin, Inspektorat tidak dapat menjelaskannya.

Atau dapatkah, mampukah, Kepala Dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan menjelaskan apa saja yang direhab pada pekerjaan Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD sebesar 1,4 Milyar? dan rehab dua rumah dinas 2 orang wakil ketua DPRD Lahat sebesar 1,4 Milyar (masing masing 720 Juta)? Saya kembali yakin, kepala dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan tidak akan mau membuka atau menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Menurut saya, walaupun ribuan kali mengikuti semua kegiatan yang bertema anti korupsi, menurut saya Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Lahat mustahil dapat dicegah. Keterbukaan informasi publik apalagi yang menyangkut pengelolaan anggaran, masih sebatas slogan saja. Korupsi di Lahat Mustahi bisa dicegah, Mengapa saya katakan demikian, banyak faktor yang menterbelakanginya diantaranya

  1. Tidak adanya keterbukaan informasi pengelolaan anggaran dengan detail
  2. Masih rendahnya kesadaran Oknum Oknum ASN untuk membuka informasi pengelolaan anggaran dengan kata lain masih ada upaya upaya menutupi informasi pengelolaan anggaran yang bersifat umum.
  3. Dan yang terkahir, Kepala Daerah Tidak Tegas dalam upaya mencegah dan memberantas Korupsi.

Upaya langkah pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah dengan mempublikasikan rencana rencana belanja di instansi pemerintah Lahat, semata mata untuk membantu Pemerintah menciptakan kepemerintahan yang bersih minimal memperkecil peluang peluang korupsi di setiap pengelolaan anggaran.

Menurut hemat saya, sebaiknya seorang kepala daerah memerintahkan kepada setiap instansi untuk membuka atau mempublikasikan pengelolaan anggaran  dan tentunya dengan penjelasan setiap item kegiatan serta mengapa nominal  anggaran dapat tertulis guna membiayai kegiatan tersebut, karena tidak seluruh masyarakat paham akan item item pekerjaan yang menyedot anggaran besar tersebut. (red/editorial/BL)