Adakah Feasibility Study (FS) Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tanjung Tebat?

Lahat,beritalahat.com-Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Muara Danau Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan telah berjalan ditahap pertama pada tahun 2020 yang lalu, pada tahap pertama ini pembangunanya menelan dana sebesar 2,9 Milyar Lebih. (baca : Habis 2,9 Milyar Lebih, Bangunan Rumah Sakit Pratama Hanya jadi Pondas)

Dari beberapa sumber, redaksi beritalahat.com akan meringkas beberapa penjelasan tentang rumah sakit pratama tipe D.

Dalam Permenkes No. 56 Tahun 2014 Pasal 58 Butir 1 sampai 4 dijelaskan tentang rumah sakit umum Kelas D Pratama, yaitu

(1) Rumah Sakit Umum kelas D pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b, didirikan dan diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat kedua.

(2) Rumah Sakit Umum kelas D pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didirikan dan diselenggarakan di daerah tertinggal, perbatasan, atau kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain pada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum kelas D pratama dapat juga didirikan di kabupaten/kota, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. belum tersedia Rumah Sakit di kabupaten/kota yang bersangkutan;

b. Rumah Sakit yang telah beroperasi di kabupaten/kota yang bersangkutan kapasitasnya belum mencukupi; atau

c. lokasi Rumah Sakit yang telah beroperasi sulit dijangkau secara geografis oleh sebagian penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai Rumah Sakit Umum kelas D pratama diatur dalam Peraturan Menteri.

Namun Permenkes ini dicabut dengan Permenkes No. 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Kemudian dicabut dengan Permenkes No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Feasibility Studi (Studi Kelayakan)

Dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 telah diatur jelas tentang rumah sakit, pada BAB V pasal 8 ayat (4) bahwa Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada studi kelayakan dengan menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektivitas, serta demografi.

Studi kelayakan atau yang bisa juga disebut sebagai feasibility studi didapatkan dari hasil analisis yang dikumpulkan dari sejumlah aspek penting yang berkaitan hal-hal yang mendasari kelayakan pembangunan atau pengembangan sebuah lembaga kesehatan atau rumah sakit. Hasil studi kelayakan inilah yang akan dijadikan sebagai informasi dan pedoman untuk pembangunan rumah sakit baru atau pembaharuan dalam pengelolaan berbagai fasilitas serta jasa dan pelayanan rumah sakit agar semakin baik dan sesuai dengan harapan masyarakat serta pemerintah,

Dalam  Permenkes No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Pada bagian Kedua dijelaskan jenis izin rumah sakit, dan pada pasal Pasal 31 dijelaskan Persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit meliputi:
  1. dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design, dan master plan; dan
  2. pemenuhan pelayanan alat kesehatan.

Pada pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Muara Danau Kecamatan Tanjung Tebat, tidak ditemukan data proyek pengerjaan Feasibility Study (FS), namun FS ini ditemukan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Tanjung Sakti PUMI dan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Kikim Timur yang dikerjakan pada tahun 2015 serta Tender untuk proyek pembuatan DED/RAB, Gambar dan Bestek Pembangunan Rumah Sakit Pratama.

Dalam  Permenkes No. 3 tahun 2020 pada pasal 29 angka 5 disebutkan bahwa yang memberikan izin adalah bupati atau walikota.

Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D diberikan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sebelumnya pada pasal 29 angka 2 menyebutkan bahwa : Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan sebaran Rumah Sakit secara merata di setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan pemetaan dengan memperhatikan jumlah dan persebaran penduduk, rasio jumlah tempat tidur, dan akses masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Zaifudin Zuhri)