RUP Tak Dipublikasikan, Instansi Pemerintah Lahat Takut Anggarannya Ketahuan?

EDITORIAL,beritalahat.com-Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang seharusnya dipublikasikan oleh setiap lembaga atau instansi pengguna anggaran negara malah dibiarkan kosong, di Kabupaten Lahat hanya beberapa SKPD yang mengisi Perencanaan penggunaan anggaran di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), apakah instansi pemerintah ini takut penggunaan anggarannya diketahui masyarakat?

RUP Masih Banyak Kososng

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) Lainnya sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing). RUP disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran)

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

contoh RUP yang sudah dipublikasikan

Rencana Umum Pengadaan (RUP) akan diumumkan paling lambat pada awal Januari. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa bisa dilaksanakan sesegera mungkin sekaligus mencegah keterlambatan pada penyelesaian pekerjaan

Pengguna Anggara (PA) memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas RUP. Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.

Di Kabupaten Lahat, sampai pada bulan September 2021, hanya sebagian kecil yang mengumumkan RUP nya di SIRUP, hal ini tentunya dapat menjadi sebuah pertanyaan, mengapa instansi pemerintah ini tidak mengumumkannya.

Dalam SIRUP ini tercantum pengelolaan anggaran baik itu swakelola maupun penyedia. Dalam RUP Swakelola biasanya diumumkan anggaran yang langsung dikelola atau digunakan oleh isntansi pemerintah tersebut seperti anggaran perjalanan dinas, anggaran belanja alat tulis kantor, anggaran pemeliharaan kantor ataupun anggaran lain yang berkaitan dengan kerja instansi tersebut.

Baru baru ini di Kabupaten Lahat sebuah berita muncul, cukup mengejutkan, di tahun 2020 di tengah tengah pandemi covid 19, dimana semua kegiatan dibatasi, dinas perpustakaan dan arsip Lahat melakukan perjalanan dinas hingga menelan dan sebesar Rp. 1.1 Milyar lebih, penggunaan anggaran ini pun telah disidik oleh Kejari Lahat, puluhan orang telah diperiksa terkait kasus dugaan SPPD Fiktif ini. (BACA :1,1 Milyar Lebih SPPD Dinas Perpustakaan diduga Fiktif, naik ketahap Penyidikan Kejari Lahat

Berangkat dari kejadian tersebut, tidak adanya keterbukaan informasi pengelolaan anggaran sangat memudahkan oknum oknum untuk menyalahgunakan anggaran negara tersebut, RUP tidak dipublikasikan akan menutup kontrol masyarakat terhadap pengelolaan anggaran, dan pada akhirnya anggaran tersebut akan terbuka namun sudah melalui proses peyidikan penegak hukum.

Lalu mengapa sampai sekarang banyak instansi yang tidak mempublikasikan RUP nya, apakah takut penggunaan anggarannya diketahui masyarakat? Apakah anggaran akan terbuka hanya jika penegak hukum melakukan proses hukum?

Menurut saya, jika informasi penggunaan anggaran dirahasiakan maka peluang melakukan korupsi akan semakin besar, bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? (red)