Lahat, BL – Proyek Revitalisasi Taman Rekreasi Ribang Kemambang (TRRK) yang digadang gadang dan menjadi proyek kebanggaan Bupati Lahat Burza Zarnubi akhirnya Putus Kontrak dengan progres 24 persen pengerjaan di tahun 2025. PT. Lingkar Persada yang memenangkan Tender Proyek Revitalisasi TRRK ini tak mampu menyelesaikan pekerjaan yang dianggarkan menelan biaya sebesar Rp. 25 Milyar lebih ini.
Ironisnya meski putus kontrak diangka progres pengerjaan 24 persen, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui BPKAD membayar PT. Lingkar Persada dengan jumlah 50 persen pengadaaan. Artinya Negara membayar Rp. 12 Milyar lebih ke PT. Lingkar Persada.
Sebelumnya Bupati Lahat Bursa Zarnubi dan Wakil Bupati Lahat Widya cukup intens mengawasi jalannya pengerjaan proyek ini, ini dibuktikan dengan beberapa kali sidak yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati ke TRRK.
Semula Pemerintah Kabupaten Lahat menargetkan pengerjaan renovasi Taman Wisata Ribang Kemambang selesai pada Desember 2025. Dengan begitu, peresmian taman diharapkan dapat dilakukan pada Januari 2026.
Namun pengerjaan Proyek Revitalisasi Taman Rekreasi Ribang Kemambang ini tidak selesai sampai saat ini dan pada akhirnya Negara harus kehilangan uang sebesar 10 milyar untuk sebuah proyek yang tidak ada manfaatnya, amburadul dan terancam mangkrak.
Jika proyek ini dapat terselesaikan, diharapkan dapat menjadi ruang bagi pengusaha UMKM untuk menjual produknya dan tentunya dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Lahat, namun bukannya menambah PAD Lahat, Proyek ini justru merugikan Negara milyaran rupiah.
Ditengan heboh putusnya kontrak pengerjaan Proyek Revitaliasi TRRK ini, mencuat isu dugaan bahwa pihak ketiga merupakan ‘orang dekat’ wakil bupati lahat, Widia Ningsih
Dugaan ini bukan tanpa alasan, sebab PT. Lingkar persada pernah masuk daftar hitam sebanyak dua kali, namun pihak ULP masih memenangkan Perusahaan ini untuk mengerjakan Revitalisasi TRRK. Meski Progres pembangunan baru 24 persen namun BPKAD berani membayar dengan nilai 50 persen progres.
Saat isu ini menggelinding panas, para pejabat teras Kabupaten Lahat kompak memilih menutup mulut. Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, yang dikonfirmasi sejak Selasa (30/6) hingga berita ini diturunkan, sama sekali tidak memberikan bantahan maupun tanggapan terkait rumor hubungan dekatnya dengan sang kontraktor. Setali tiga uang, Kepala Dinas Pariwisata Lahat, Jhon Kenedi, juga memilih bungkam seribu bahasa.
Sementara itu, Kepala Bagian ULP Kabupaten Lahat, Ari, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp pada Selasa (30/6), hanya membantah kabar mengenai pemeriksaan dirinya oleh pihak kepolisian.”Bukan saya yang diperiksa,” tulis Ari singkat