Lahat, BL – Oknum Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lahat Sumatera Selatan diduga memotong Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp25.000/siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Lahat. Diketahui Kabupaten Lahat memiliki 76 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah seluruh peserta didik mencapai 17.819 siswa. dan indikasinya disunat sebesar Rp.25 ribu/siswa.
Begitu juga dengan Sekolah Dasar (SD), dengan alasan kegunaannya untuk kegiatan K3S, sumbangan kegiatan efen- efen hari besar, termasuk untuk keamanan Dana BOS tersebut.
Sekolah dasar (SD) di Kabupaten Lahat berjumlah 301 unit sekolah mencakup gabungan dari berbagai Sekolah berstatus Negeri maupun Swasta dengan total jumlah peserta didik mencapai antara 41.000 hingga, 45.600 didik.
Dugaan pemotongan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada se-Kabupaten Lahat tersebut, untuk SD bervariasi. Bagi siswa yang menerima dana BOS diatas sebesar Rp.100 ribu disunat sebesar Rp.11 ribu/siswa dan yang menerima dana BOS dibawah 100 ribu, disunat sebesar Rp.9 ribu/siswa.
Pemotongan dana BOS tersebut, diduga diakomodir oleh Panitia berinisial JK dan YD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lahat.
Pengucuran dana Bantuan Operasional Sekolah ini, dilakukan oleh Pemerintah dalam 1 tahun 2 Triwulan Dan, untuk Triwulan Pertama telah dicairkan.
Salah satu Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Lahat membenarkan, bahwasannya terkait pemotongan Dana BOS sebesar Rp.25 ribu/siswa.
“Benar, kami hanya ikuti Perintah saja, sehingga, setiap siswa/i yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dipotong 25 ribu peserta didik,” tegas Kepsek yang minta namanya serta Sekolahnya tidak dicantumkan dalam berita.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Sekolah (Kepsek) lainnya yang mengaku, bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disekolah mereka juga dipotong mencapai 25 ribu/siswa.
“Intinya, kalau kami ikut saja pak, bagaimana baiknya. Karena, pemotongan yang diakomodir oleh Oknum Disdikbud Kabupaten Lahat,” kata Kepsek lainnya dan minta nama dan sekolahnya dirasiakan.
Sementara itu, Niel Adrin, Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten lahat belum bersedia memberikan keterangan.